Loading
X
Selamat Datang di Portal Resmi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Bojonegoro © 2014
Pelayanan Kepegawaian

Kartu Pegawai  

Kartu Pegawai (Karpeg)

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;

Pengertian

  1. Kartu Pegawai adalah kartu identitas Pegawai Negeri Sipil yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
  2. Kartu Pegawai diberikan kepada mereka yang telah bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil , atau dengan perkataan lain selama sesorang masih bersetatus Calon Pegawai Negeri Sipil kepadanya tidak diberikan kartu pegawai.

Persyaratan

  1. Pengantar dari SKPD ( Dinas Pendidikan untuk semua Tenaga Guru / Dinas Kesehatan untuk semua Tenaga Kesehatan )
  2. Fotokopi SK CPNS yang telah dilegalisir;
  3. Fotokopi SK PNS yang telah dilegalisir;
  4. Fotokopi SK Terakhir yang telah dilegalisir;
  5. Fotokopi SK Konversi NIP yang telah dilegalisir;
  6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ( STTPL  ) yang telah dilegalisir;
  7. Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir;
  8. Pasfoto warna hitam putih terbaru ukuran 3x3 2 lbr;
  9. Surat laporan kehilangan dari kepolisian (*)
  10. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua).

*) Untuk penerbitan Kartu Pegawai yang hilang

Prosedur Pelayanan

  1. Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan pembuatan/penggantian kartu pegawai (Karpeg) untuk PNS di lingkungan kerjanya dilengkapi persyaratan kepada Badan Kepegawaian Daerah melalui Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai.
  2. Badan Kepegawaian Daerah melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas persyaratan dan penyelesaian Karpeg.
  3. Berkas yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan diusulkan oleh Badan Kepegawaian Daerah kepada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Karpeg.
  4. Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya menetapkan dan menerbitkan karpeg.
  5. Badan Kepegawaian Daerah menyerahkan Karpeg yang sudah jadi  kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah pengusul.

 

Karis dan Karsu  

KARIS/KARSU

Dasar Hukum

  1. Peratutan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS;
  2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 Maret 1983 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan, Penggunaan Kartu Istri/ Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil.

Persyaratan Penerbitan Karis/Karsu

  1. Pengantar dari SKPD ( Dinas Pendidikan untuk semua Tenaga Guru / Dinas Kesehatan untuk semua Tenaga Kesehatan )
  2. Fotokopi SK CPNS yang telah dilegalisir;
  3. Fotokopi SK PNS yang telah dilegalisir;
  4. Fotokopi SK Terakhir yang telah dilegalisir;
  5. Fotokopi SK Konversi NIP yang telah dilegalisir;
  6. Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil (Lampiran XXVI SE BAKN No. 8/SE/1983) blangko download disini
  7. Laporan Perkawinan Pertama ( Lampiran 1-A SE BAKN No. 8/SE/1983) blangko download disini
  8. Laporan Perkawinan Janda/Duda ( Lampiran 1-B SE BAKN No. 8/SE/1983)* blangko download disini
  9. Foto Copy Akta Nikah yang telah dilegalisir oleh KUA
  10. Foto Copy Akta Cerai *)
  11. Foto Copy Surat Kematian *)
  12. Pas Foto istri/suami terbaru ( Hitam Putih ) 3X3  2 lb
  13. Surat laporan kehilangan  dari Kepolisian**)

*) Hanya untuk PNS Janda / Duda ( Cerai / Meninggal dunia )

**)Untuk penerbitan Karis dan Karsu yang hilang

Prosedur Pelayanan

  1. Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan pembuatan/penggantian karis/karsu untuk PNS di lingkungan kerjanya dilengkapi persyaratan kepada Badan Kepegawaian Daerah melalui Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai.
  2. Badan Kepegawaian Daerah melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas persyaratan dan penyelesaian karis/karsu.
  3. Berkas yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan diusulkan oleh Badan Kepegawaian Daerah kepada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya untuk mTaspenendapatkan persetujuan dan penetapan Karis/karsu.
  4. Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya menetapkan dan menerbitkan karis/karsu.
  5. Badan Kepegawaian Daerah menyerahkan Karis/Karsu yang sudah jadi  kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah pengusul
Taspen  

 

Dasar Hukum

  1. Undang-undang No 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.;
  2. Undang-undang No 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai:

Persyaratan Penerbitan Karis/Karsu

  1. Pengantar dari SKPD ( Dinas Pendidikan untuk semua Tenaga Guru / Dinas Kesehatan untuk semua Tenaga Kesehatan )
  2. Fotokopi SK CPNS yang telah dilegalisir;
  3. Fotokopi SK PNS yang telah dilegalisir;
  4. Fotokopi SK Terakhir yang telah dilegalisir;
  5. Fotokopi SK Konversi NIP yang telah dilegalisir;
  6. Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ( SPMT ) yang telah dilegalisir;
  7. Foto Copy Surat Pembayaran Tunjangan ( Model C ) yang telah dilegalisir;
  8. Foto Copy Daftara Gaji Terakhir yang telah dilegalisir;
  9. Surat laporan kehilangan  dari Kepolisian*);

*) Untuk penerbitan Taspen yang hilang

Prosedur Pelayanan

  1. Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan pembuatan/penggantian Taspen untuk PNS di lingkungan kerjanya dilengkapi persyaratan kepada Badan Kepegawaian Daerah melalui Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai.
  2. Badan Kepegawaian Daerah melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas persyaratan dan penyelesaian Taspen.
  3. Berkas yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan diusulkan oleh Badan Kepegawaian Daerah kepada PT. Taspen Surabaya untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Taspen.
  4. Kantor Pt. Taspen Surabaya menetapkan dan menerbitkan Taspen
  5. Badan Kepegawaian Daerah menyerahkan Karis/Karsu yang sudah jadi  kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah pengusul.
Pensiun  

Persyaratan Pengajuan Pensiun

Persyaratan
  1. DPCP ( Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun) dowonload disini
  2. Fotocopy Karpeg
  3. Fotocopy SK Capeg/PP.31 / SK. Honorer
  4. Fotocopy SK PNS
  5. Fotocopy SK Terakhir
  6. Fotocopy Gaji Berkala / Impasing
  7. Fotocopy Surat Nikah
  8. Fotocopy Karis/Karsu
  9. Fotocopy Akta Kelahiran Anak
  10. DSK dan DRP download disini
  11. Surat Ket. menetap setelah pensiun
  12. Surat ket. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
  13. Fotocopy DP-3 2 tahun terkahir dan SKP
  14. Foto hitam putih 3x4 (6 lembar)
  15. Fotocopy SK Jabatan
  16. Fotocopy Surat Kematian dari Desa/Kel
  17. Fotocopy Surat Ket. Janda/Duda dari Desa/Kel
  18. Fotocopy Surat Ket. Ahli waris dari Desa/Kel
  19. Fotocopy KTP