Kartu Pegawai (Karpeg)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;

Pengertian

1. Kartu Pegawai adalah kartu identitas Pegawai Negeri Sipil yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
2. Kartu Pegawai diberikan kepada mereka yang telah bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil , atau dengan perkataan lain selama sesorang masih bersetatus Calon Pegawai Negeri Sipil kepadanya tidak diberikan kartu pegawai.

Persyaratan

1. Pengantar dari SKPD ( Dinas Pendidikan untuk semua Tenaga Guru / Dinas Kesehatan untuk semua Tenaga Kesehatan )
2. Fotokopi SK CPNS yang telah dilegalisir;
3. Fotokopi SK PNS yang telah dilegalisir;
4. Fotokopi SK Terakhir yang telah dilegalisir;
5. Fotokopi SK Konversi NIP yang telah dilegalisir;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ( STTPL  ) yang telah dilegalisir;
7. Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir;
8. Pasfoto warna hitam putih terbaru ukuran 3x3 2 lbr;
9. Surat laporan kehilangan dari kepolisian (*)
10. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua).

*) Untuk penerbitan Kartu Pegawai yang hilang

Prosedur Pelayanan

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan pembuatan/penggantian kartu pegawai (Karpeg) untuk PNS di lingkungan kerjanya dilengkapi persyaratan kepada Badan Kepegawaian Daerah melalui Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai.
2. Badan Kepegawaian Daerah melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas persyaratan dan penyelesaian Karpeg.
3. Berkas yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan diusulkan oleh Badan Kepegawaian Daerah kepada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Karpeg.
4. Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya menetapkan dan menerbitkan karpeg.
5. Badan Kepegawaian Daerah menyerahkan Karpeg yang sudah jadi  kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah pengusul.

KARIS/KARSU

Dasar Hukum

1. Peratutan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS;
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 Maret 1983 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan, Penggunaan Kartu Istri/ Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil.

Persyaratan Penerbitan Karis/Karsu

1. Pengantar dari SKPD ( Dinas Pendidikan untuk semua Tenaga Guru / Dinas Kesehatan untuk semua Tenaga Kesehatan )
2. Fotokopi SK CPNS yang telah dilegalisir;
3. Fotokopi SK PNS yang telah dilegalisir;
4. Fotokopi SK Terakhir yang telah dilegalisir;
5. Fotokopi SK Konversi NIP yang telah dilegalisir;
6. Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil (Lampiran XXVI SE BAKN No. 8/SE/1983) blangko download disini
7. Laporan Perkawinan Pertama ( Lampiran 1-A SE BAKN No. 8/SE/1983) blangko download disini
8. Laporan Perkawinan Janda/Duda ( Lampiran 1-B SE BAKN No. 8/SE/1983)* blangko download disini
9. Foto Copy Akta Nikah yang telah dilegalisir oleh KUA
10. Foto Copy Akta Cerai *)
11. Foto Copy Surat Kematian *)
12. Pas Foto istri/suami terbaru ( Hitam Putih ) 3X3  2 lb
13. Surat laporan kehilangan  dari Kepolisian**)

*) Hanya untuk PNS Janda / Duda ( Cerai / Meninggal dunia )

**)Untuk penerbitan Karis dan Karsu yang hilang

Prosedur Pelayanan

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan pembuatan/penggantian karis/karsu untuk PNS di lingkungan kerjanya dilengkapi persyaratan kepada Badan Kepegawaian Daerah melalui Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai.
2. Badan Kepegawaian Daerah melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas persyaratan dan penyelesaian karis/karsu.
3. Berkas yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan diusulkan oleh Badan Kepegawaian Daerah kepada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya untuk mTaspenendapatkan persetujuan dan penetapan Karis/karsu.
4. Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya menetapkan dan menerbitkan karis/karsu.
5. Badan Kepegawaian Daerah menyerahkan Karis/Karsu yang sudah jadi  kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah pengusul